Politik Perpajakan

tax,,,

Perkembangan terkait dengan definisi pajak yang sudah berkembang saat ini lebih didominasi oleh para pakar di bidang hukum, ekonomi maupun administrasi. Jika dilihat kembali pengertian pajak yang terdapat di Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan pun lebih dekat pengertian pajak dari paradigma hukum. Hal yang menarik disampaikan Bruno Peter dengan pendapatnya konsep pajak tidak bisa hanya dilihat semata-mata hanya sebagai metode untuk mengumpulkan penerimaaan negara guna membiayai pemerintahan. Pajak juga harus dilihat sebagai tujuan DEMOKRATIS, yaitu mengalokasikan beban pajak secara adil bagi seluruh masyarakat dan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong terciptanya kesejahteraan. Lebih lanjut lagi pendapat serupa juga diungkapkan oleh Irianto dalam desertasinya, pajak dalam perspektif politik, pajak adalah SAHAM POLITIK rakyat atas negara sehingga rakyat memiliki hak-hak istimewa dalam setiap politik untuk menentukan kebijakan negara.

Menurut Irianto saham politik sebagai bukti setoran modal dari rakyat kepada negara guna berdirinya sebuah negara sehingga menjadi bukti kepemilikan rakyat atas negara yang direpresentasikan dengan kepemilikan hak suara dalam penentuan keputusan politik. Sedangkan hak-hak istimewa dalam proses politik disini adalah untuk mendapatkan prioritas untuk dipilih dan memilih penyelenggara negara termasuk melakukan penilaian atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyelengaaan negara.
Dengan landasan itu maka dapat dibangun suatu argumen yang melegitimasi bahwa pajak sebagai realitas politik menjadi kuat dan jelas. Pajak tidak bisa dipahami sebagai instrumen ekonomi pemerintah, yang digunakan hanya untuk menjalankan fungsi budgeter (sumber pembiayaan penyelenggaran pemerintah) semata-mata. Pajak telah menjadi instrumen politik ketika digunakan oleh sebuah pemerintah saat menjalankan fungsinya sebagai regulator (pengatur), yaitu memainkan peran untuk membatasi kepemilikan kaum kaya serta melindungi dan mendorong kaum yang lemah secara ekonomi melalui pembagian penghasilan (Irianto dan Jurdi, 2005). Dengan demikian apa yang dikawatirkan oleh kaum marxisme tidak akan terjadi karena pajak menjadi alat atau instrumen yang mampu untuk memeratakan pendapatan dan mengatasi konflik kepentingan antara yang kaya dan yang miskin.

Adanya hubungan timbal balik antara negara dengan rakyat disini bersifat mutual (saling menguntungkan) sesuai dengan slogan demokrasi, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Sebuah keniscayaan dalam berdemokrasi dan iklim politik terbuka pelaksanaan pengeloaan pajak membutuhkan keterlibatan rakyat. Pertanyaannya sudah sejauh manakah keterlibatan rakyat dalam pengelolaan pajak? Partisipasi rakyat tidak bisa diabaikan dalam berdemokrasi, begitu pula asas-asas politik demokrasi harus tercermin dalam setiap proses-proses perpajakan. Mulai dari proses proses perencanaan, pelaksanaan dan bahkan pengambilan kebijakan perpajakan, rakyat harus terlibat didalamnya. Menurut Irianto rakyat merupakan pemegang mandat tertinggi dalam sistem politik Indonesia sehingga perlu dibuka akses bagi rakyat untuk mengkontrol kebijakan perpajakan.

Kesetaraan antara rakyat selaku wajib pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak dirasa masih kurang. Dimana tingkat partisipasi dan sekaligus akses masyarakat terhadap proses perpajakan masih rendah menunjukan bahwa masyarakat hanya sekedar menunaikan kewajibannya yang menandakan sekaligus menegaskan bahwa tingkat demokratisasi dalam bidang perpajakan masih rendah. Negara menuntut masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan tidak pernah memikirkan bagaimana memenuhi hak-hak politik masyarakat sebagai warga negara.

Diperlukan adanya instrumen-instrumen yang mampu untuk menjembatani komunikasi antara negara dengan rakyat sehingga hak yang melekat di rakyat selaku wajib pajak dapat terpenuhi. Komunikasi disini diartikan adanya keterwakilan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan perpajakan seperti layaknya pemerintah dengan DPR dimana DPR berhak untuk menolak RAPBN semisalnya. Persoalan kebijakan perpajakan yang hak perogatifnya milik pemerintah (seperti PP,PMK,SE) sama krusialnya dengan RAPBN dimana besaran tarif pajak yang diberlakukan akan menyangkut masyarakat selaku wajib pajak dan bahkan akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan maupun dunia usaha. Saat ini IKPI (Ikatan Konsultan Pajak) tidak bisa dikatakan sebagai keterwakilan rakyat tapi bisa dikatakan sebagai keterwakilan para konsultan pajak. Seperti layaknya HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) yang memiliki peran besar dalam melindungi dan membela masyarakat petani Indonesia. Untuk itu perlu diciptakan instrumen-instrumen formal yang dapat dijadikan jembatan antara negara dan masyarakat dalam perumusan kebijakan perpajakan.

written by damasmart

About damasmart

Traveling, Photography and Culinary Lover Motto Kembangkanlah kemampuanmu setinggi mungkin sehingga Tuhan pun akan berkonsultasi denganmu sebelum menentukan takdir-Nya untukmu Visi Menjadi pribadi yang sholeh dan bermanfaat (learning and teaching) Misi Mengambil yang baik2, dengan cara yang baik dan untuk menghasilkan yang terbaik Always aim high, strive to get there View all posts by damasmart

8 responses to “Politik Perpajakan

  • Ratih

    kurang begitu bisa mencerna.
    maka jika pajak adalah produk kapital, apakah mungkin bisa menggesernya dengan sistem syariah seperti zakat?
    karena dilihat dari mau memperbaiki pengelolaan maupun pengawasannya sulit untuk memihak ke rakyat, jika tersedotnya nanti ke kaum borjuis juga.

    • damasmart

      perlu diketahui pada saat jaman Rasulullah sumber baitul mall itu Zakat, Ghanimah, Kharaj (pajak tanah). pada saat khalifah umar mengenakan pajak atas pedagang romawi yang berdagang di negara madinah (‘usyur) sebagai imbangan atas pajak yang dikenakan terhadap pedagang muslim yang melintasi wilayah mereka. menurut ane, zakat dan pajak harus beriringan untuk mewujudkan kesejahteraan. terkait sistem perpajakan yang masih banyak belum pro dengan keadilan ini yang semestinya perlu diperbaiki untuk menegakan asas keadilan. karna sesungguhnya berbuat adil dekat dengan taqwa..
      Wallahu’alam

  • trendingtopiq

    “Dengan demikian apa yang dikawatirkan oleh kaum marxisme akan terjadi karena pajak menjadi alat atau instrumen yang mampu untuk memeratakan pendapatan dan mengatasi konflik kepentingan antara yang kaya dan yang miskin.”

    Kekhawatiran yang dimaksud itu seperti apa? Dan kaum marxisme (mungkin maksudnya kaum marxis) yang mana? Karena setau saya marxis ada banyak varian, dan tidak semuanya saling sependapat jika bicara instrumen “negara” dalam hal ini adalah pajak. Mohon pencerahannya. :)

    • damasmart

      Terimakasih atas koreksinya, yang benar kaum marxis bukan kaum marxisme..

      “Dengan demikian apa yang dikawatirkan oleh kaum marxisme tidak akan terjadi karena pajak menjadi alat atau instrumen yang mampu untuk memeratakan pendapatan dan mengatasi konflik kepentingan antara yang kaya dan yang miskin”

      sepengetahuan saya paham marxisme mengkhawatirkan sistem kapitalis yang lebih menguntungkan kaum borjuis dan tidak berpihak kepada kaum proletar, oleh karena itu pajak disini berperan sebagai instrumen untuk memeratakan pendapatan sekaligus menjembatani antara sistem kapitalis dan paham marxisme (menurut saya).

      terkait dengan ada banyak varian “marxis”, sy kurang paham. yang sy maksudkan disini paham marxisme secara umum.

      mohon dikoreksi

      • trendingtopiq

        Gini, pajak itu ada di domain ekonomi. Sementara ekonomi adalah infrastruktur, superstrukturnya apa? Yaitu politik. Benar Marx mengatakan infrastruktur mendeterminasi superstruktur, tapi yang harus diingat, superstruktur juga menjadi determinan bagi infrastruktur. Pajak itu instrumen, alat. Dan yang namanya alat, bisa digunakan oleh siapa saja, orang baik atau jahat, borjuis atau proletar, otoritarian atau libertarian. Dalam konteks ideal, benar kalau pajak dikatakan sebagai alat untuk memeratakan kesejahteraan, tapi dalam praktek? Nanti dulu. Pajak seperti apa yang bisa memeratakan? Yaitu pajak yang dikenakan sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi, semakin kaya harus semakin besar pajaknya, atau yang kita kenak sekarang sebagai pajak progresif. Sementara pajak ini gak cuma progresif, ada yang regresif, degresif, dan proporsional. Pajak Penghasilan misalnya, untuk Orang Pribadi, Indonesia menerapkan pajak progresif (ada lapisan tarif). Tapi untuk badan (korporasi), yang digunakan pajak proporsional (tarif flat 25% dari penghasilan) pada korporasi besar, sementara bagi korporasi kecil pajaknya justru tidak mengikuti asas di atas (tarifnya memang flat 1% tapi dari “omset”). Jadi apakah pajak di Indonesia sudah marxis? Belum. Karena korporasi besar, berapapun penghasilannya, mau 5M atau 5T, pajaknya tetap 25%. Praktek pajak yang seperti ini tentu sangat memihak pada borjuis.

      • damasmart

        Terimakasih mas atas pencerahannya, anda lebih paham mengenai ini.

        Sudah Marxis atau tidak sistem perpajakan di Indonesia sy blm bisa menyimpulkannya karena harus ada pembandingnya negara mana yang sistem perpajakannya sudah marxis? Apakah sistem perpajakan yang sudah marxis menjadi jaminan untuk kemajuan n kesejahteraan suatu bangsa, sy rasa bagus klo mas nya meneliti tentang ini.

        Yang sy tau tarif flat bukan berarti tidak adil, karena ada konsep keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Bukan kah dalam agama islam mengenal tarif flat zakat 2,5%, agama nasrani 10%, yahudi 30%, justru tuntutan agama yang sy pahami diperintahkan tarif flat, besarnya pungutan sebanding dengan besarnya penghasilan masing masing individu.

        Klo pajak adalah seni katanya, maka gak wajib konsisten dalam memajaki korporasi misalnya, alasan tarif 1% persen untuk UKM karena asas kemudahan administrasi shg dsar teori yg dipakai presumptive tax..

      • trendingtopiq

        “Negara mana yang sudah marxis?” Itulah kenapa di awal saya tanyakan marxisme yang seperti apa, karena dari aras teori saja varian marxisme sudah banyak sekali, apalagi ketika bicara negara yang artinya sudah pada aras praksis. Marxisme a la soviet tentu tidak akan menyepakati pajak, apalagi harus berdamai dengan borjuisme. Beda lagi dengan marxisme di negara Amerika Latin, di sana pajak tinggi diterapkan bagi yang penghasilannya tinggi, dasar pemikirannya jelas: upaya membatasi akumulasi kapital oleh kaum borjuis. Beda lagi dengan praktek yang dipengaruhi marxisme di negara-negara Eropa, yang ini saya kurang tau. Yang jelas ketika penghasilan tinggi maupun rendah dikenakan tarif yang sama, artinya belum ada upaya mencegah akumulasi kapital, pastinya bukan marxis. Apalagi kalau dikatakan pajak bisa menjembatani/menengahi antara marxis dan borjuis, rasanya terlalu dini untuk sampai pada kesimpulan itu.

        Kita belum bicara kemajuan & kesejahteraan, karena satuan dan definisinya sangat beragam, dan begitu banyaknya yang mempengaruhi, misal: Brunei maju dan sejahtera tanpa harus menerapkan marxisme, ya iya, mereka sumber dayanya melimpah dan penduduknya sedikit. Tidak ada hubungannya dengan mereka menerapkan marxisme, khilafiyah, ataupun feodal. Karena memang bukan itu, ide dasar marxisme adalah mengupayakan kesetaraan tanpa adanya kelas di mana semua orang punya akses yang sama pada alat-alat produksi, dari situ akumulasi atas kapital harus dicegah. Di sinilah logika bahwa pajak flat tidak akan sesuai dengan marxisme.

        Dan apapun namanya, vertikal atau hotisontal, definisi keadilan itu tidak penting dalam marxisme, bahkan cenderung dianggap apologetik kalau masih memungkinkan adanya akumulasi kapital. Dan tentu saja kita tak perlu melebar ke zakat atau agama, karena yang kita bahas adalah pajak yang sekuler dikaitkan dengan marxisme yang juga teori ekonomi sekuler.

        Mohon koreksinya. :)

      • damasmart

        Khilafiyah, Mungkin maksudnya khilafah ya mas? Mas nya ngajak sy berfikir ekonomi sekuler, sedangkan sy ngajak mas nya berfikir ekonomi syariah (agama), gak bakalan ketemu kayaknya nih, hhehehe…

        Iya itu cuma asumsi sy saja sbg org yg belum paham mendalam teori maxisme, pajak bisa menjembatani paham kapitalisme dan paham marxisme. Sebenarnya sudah masnya jawab sendiri tadi praktek sistem perpajakan di negara marxisme amerika latin, disana pajak tinggi diterapkan bagi yang penghasilannya tinggi. Artinya sistem pajak jadi instrumen yang cantik bagi kedua sistem kapitalisme dan paham marxisme (negara amerika latin). Belum lagi pajak dalam ekonomi syariah lebih cantik lagi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Book of Life

Write Your Own Story

Meilisa-Rosyadi

duniaku, duniamu . dunia kita :D

Taufiq_Qipot NgeBlog

" Ajarilah Anakmu Sastra! Agar ia menjadi Pemberani "

berhenti sejenak

Just another abu faqih's weblog

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 768 other followers

%d bloggers like this: