Reformasi Kelembagaan Pajak

 

Lembaga Pajak di Indonesia

Secara umum pemungutan pajak yang teratur dan permanen telah dikenakan pada masa kolonial. Tetapi pada masa kerajaan dahulu juga telah ada pungutan seperti pajak, pungutan seperti itu dipersembahkan kepada raja sebagai wujud rasa hormat dan upeti kepada raja, yang disampaikan rakyat di wilayah kerajaan maupun di wilayah jajahan, figur raja dalam hal ini dapat dipandang sebagi manifestasi dari kekuasaan tunggal kerajaan (negara).
Pada zaman penjajahan Belanda, tugas pemerintahan dalam bidang moneter dilaksanakan oleh Departemen Van Financien dengan dasar hukumnya yaitu Staatsblad 1924 Number 576, Artikel 3. Pada masa penguasaan Jepang, Departemen Van Financien diubah namanya menjadi Zaimubu. Djawatan-djawatan yang mengurus penghasilan negara seperti Djawatan Bea Cukai, Djawatan Padjak, serta Djawatan Padjak Hasil Bumi. Ketiganya digabungkan dan berada di bawah seorang pimpinan dengan nama Syusekatjo.

Pada masa awal kemerdekaan Maklumat Menteri Keuangan Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Undang-undang atau peraturan tentang perbendaharaan Keuangan Negara, pajak, lelang, bea dan cukai, pengadaan candu dan garam tetap menggunakan Undang-Undang atau peraturan yang ada sebelumnya sampai dengan dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah Indonesia. Sedangkan Penetapan Pemerintah tanggal 7 Nopember 1945 No.2/S.D. memutuskan bahwa urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bagian Padjak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 No. B.01/1. Akhir tahun 1951 Kementerian Keuangan mengadakan perubahan dimana Djawatan Padjak, Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Padjak Bumi berada dibawah koordinasi Direktur Iuran Negara.

Tahun 1964 Djawatan Padjak diubah menjadi Direktorat Pajak yang berada dibawah pimpinan Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen, Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Djenderal Padjak yang membawahi Sekretariat Direktorat Djenderal, Direktorat Padjak Langsung, Direktorat Padjak Tidak Langsung, Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan,dan Direktorat Pembinaan Wilayah.

Tahun 1988 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari satu sekretariat, 6 Direktorat dan 2 Pusat. Kemudian pada tahun 1994 Kantor Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat dan 8 Direktorat. Terakhir pada Desember 2006 berdasarkan PMK 131/PMK.01/2006, susunan organisasi Kantor Pusat DJP berubah kembali, terdiri dari 1 Sekretariat dan 12 Direktorat dan 1 Pusat yang dipimpin pejabat eselon II.

Reformasi Birokrasi Perpajakan

Terdapat 3 level kebijakan pajak, yaitu undang-undang perpajakan secara umum yang disusun antara Pemerintah dan DPR, kemudian peraturan-peraturan teknis yang juga melibatkan keduanya, dan yang ketiga adalah kebijakan administratif. Program-program reformasi birokrasi yang berjalan di DJP masih lebih banyak berfokus pada perbaikan-perbaikan administrasi, antara lain: SOP, remunerasi, dan kode etik. Ada dua hal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi perpajakan memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu reformasi bidang organisasi, perbaikan  proses bisnis, penyempurnaan system manajemen SDM, reformasi teknologi informasi, serta  penyempurnaan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pertama kali, reformasi bidang organisasi dilakukan dengan mengubah struktur organisasi kantor operasional maupun kantor pusat berdasarkan fungsi dan lebih terintegrasi. Terbentuknya Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar merupakan awal mula dari reformasi bidang organisasi. Struktur setiap bagian disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, yaitu pelayanan, pengawasan dan konsultasi, penagihan, pengolahan data dan informasi, serta tenaga fungsional. Reformasi organisasi di kantor operasional dilakukan dengan menyatukan Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.Perbaikan bidang organisasi ini diikuti  dengan perbaikan dalam standar proses  bisnis melalui penyusunan dan perbaikan Standard Operating Procedures (SOP). Penyempurnaan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi perbaikan blue print Manajemen SDM yang diikuti dengan tahapan pelaksanaannya. Selain itu, dilakukan juga pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard. Sistem teknologi informasi DJP juga mengalami banyak perbaikan agar semakin baik dan dapat mendukung kinerja organisasi dalam pelayanan dan pengawasan kepatuhan. Beberapa inisiatif penggunaan teknologi  informasi yang telah berhasil antara lain penerapan Approweb (Aplikasi Profil Berbasis Web) yang sangat efektif dalam mengawasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dan penerapan dashboard sebagai sarana yang sangat efektif sebagai alat memantau tingkat kinerja dari masing-masing kantor pelayanan sampai tingkat Account Representative(AR).

Indikator keberhasilan reformasi perpajakan dapat dilihat dari selalu meningkatnya realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Berikut data realisasi penerimaan perpajakan sejak tahun 2006. Sumber: Media Keuangan: Agustus 2012

Reformasi birokrasi perpajakan merupakan perbaikan sistem administrasi perpajakan Indonesia secara menyeluruh. Sistem ini terdiri dari struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, prosedur dan proses bisnis yang efisien, penerapan teknologi informasi, harmonisasi peraturan perundangan, pengembangan unit quality assurance, dan peningkatan kualitas penegakan hukum. Dalam reformasi birokrasi, DJP melakukan perbaikan pada seluruh pilar dari seluruh sistem administrasi perpajakan karena satu pilar dengan yang lainnya saling terkait dan saling menunjang dalam mewujudkan kinerja yang optimal.  Masing-masing pilar reformasi memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Jadi, tidak bisa dikatakan apabila satu pilar reformasi menjadi penunjang utama peningkatan  penerimaan. Karena sinergi seluruh pilarlah yang menjadi penentu peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. DJP melakukan langkah-langkah preventif maupun kuratif. Langkah preventif antara lain dengan pemberlakukan kode etik, internalisasi kepatuhan, perbaikan manajemen SDM, penanganan pengaduan oleh Direktorat KITSDA, whistleblowing system, pengujian kepatuhan, risk management, kewajiban LHKPN, penanganan dini, quality assurance pemeriksaan dan eksaminasi, quality assurance kegiatan keberatan, pembentukan unit control intern, komite pengawasan perpajakan, dan penandatanganan MoU dengan penegak hukum. Langkah kuratif antara lain pembentukan kode etik, penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi moral, dan pelimpahan kasus korupsi ke Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan. Kerja sama antara DJP dengan KPK dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan. Seperti yang sudah dituangkan dalam MoU, bentuk tersebut antara lain pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan, penugasan pegawai, pelatihan bersama atau pertukaran staf, dan sosialisasi bersama mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi kepada masyarakat.

Dengan adanya reformasi birokrasi di DJP akan terbangun suatu organisasi yang berorientasi melayani (service oriented) dan memiliki SDM handal, baik dalam keterampilan (professional), maupun mentalitas yang jujur dan memegang teguh kode etik (integritas). Di samping itu, diharapkan juga tercipta suatu lembaga pemerintah yang memiliki infrastruktur dan sarana kerja yang modern dengan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, di masa depan bangsa Indonesia akan memiliki DJP sebagai institusi yang dapat dibanggakan dan menjadi panutan lembaga pemerintah lainnya.

Whistleblowing system

Itjen juga mengembangkan whistleblowing system. Sistem ini merupakan sistem pelaporan untuk mempersempit tindakan berindikasi pelanggaran. Diharapkan, setiap orang dapat melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum, etika serta misconduct yang dilakukan pegawai Kemenkeu. Sistem pelaporan yang dikembangkan menjadi sebuah aplikasi bernama WISE ini telah diluncurkanpada Oktober 2011 silam. Sejak diluncurkan hingga Juni lalu, terdapat kurang lebih 150 pengaduan yang berasal dari internal maupun eksternal Kemenkeu (Media Keuangan: Agustus 2012). Itjen memiliki dua fungsi  utama yakni fungsi audit dan fungsi investigasi. Fungsi audit melihat kegiatan-kegiatan dan memperbaiki kegiatan-kegiatan melalui pengawasan, peningkatan pengawasan government, peningkatan pengendalian internal, dan membantu perbaikan laporan keuangan. Sedangkan fungsi investigasi melihat fraud atau mengejar tindak kecurangan, dan mengejar oknum pelakunya Misalnya terdapat pengaduan yang dilaporkan dalam sistem WISE, Itjen melakukan surveillance atau pengamatan dan pengumpulan data dan bukti-bukti. Setelah data dan bukti terkumpul secara lengkap, dilakukan pemanggilan dan wawancara. Lalu, setelah terbukti diberikan sanksi atau hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. diharapkan penanganan pengaduan melalui aplikasi WISE dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai Kemenkeu.

Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga pemerintahan adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja  tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. DJP juga menjalin berbagai kerjasama dengan pihak eksternal. Salah satu bentuk kerjasamanya dilakukan pada bulan Oktober 2011 dengan PPATK. Tujuannya untuk meminimalisasi sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang elain itu, diharapkan bahwa reformasi birokrasi dapat menekan perilaku koruptif sehingga penerimaan negara lebih optimal. Reformasi birokrasi dilaksanakan salah satunya untuk mengurangi celah-celah korupsi, sehingga diharapkan pembayar pajak mampu melihat bahwa sistem birokrasi yang berjalan sudah cukup baik serta didukung dengan SDM yang berintegritas. Hal ini justru akan semakin mendorong kepatuhan pembayar pajak dan bea cukai, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan Negara

Menuju Reformasi Kelembagaan Pajak

Kinerja lembaga perpajakan difokuskan pada indikator produktivitas, yakni seberapa besar jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh lembaga perpajakan, yang dapat dilihat dari tax ratio dan tax effort. Tax ratio dan tax effort yang relative kecil menyebabkan keberadaan lembaga perpajakan ini perlu dikritisi. Rasio perpajakan Indonesia, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto, hingga saat ini tak kunjung optimal. Baru mencapai 12,1 persen, berada di bawah Malaysia dan Thailand yang sudah mencapai 17 persen, atau Korea Selatan 24 persen, dan negara-negara anggota OECD sebesar 34 persen (Prastowo: 2012). Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah revitalisasi atau reformasi lembaga perpajakan seperti apa yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Terdapat beberapa factor-faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan antara lain adalah kelembagaan, kepegawaian, proses pengawasan, dan akuntabilitas (Prasojo: 2009).

Berpijak pada arti pentingnya pajak bagi pembangunan, terutama dalam konteks implementasi otonomi daerah saat ini sekaligus untuk mengatasi krisi ekonomi, dan dorongan untuk mewujudkan good governance, maka dipandang perlu untuk menkaji posisi lembaga perpajakan. Kontribusi pajak terhadap PDB yang relatif rendah adalah refleksi dari kinerja lembaga perpajakan saat ini, dan ini juga merupakan yang tepat untuk mengkritisi lembaga perpajakan.

Mengingat peranan lembaga pajak yang strategis, maka lembaga tersebut harus diberikan otoritas yang memadai supaya dapat mengoptimalkan pemasukan uang bagi negara. Hal ini sesuai dengan Galbraith dalam Toha (2008), jika suatu negara ingin merancang suatu kebijaksanaan pemberdayaan aparatur negara maka bentuk kelembagaannya harus ditata terlebih dahulu Posisi pimpinan puncak lembaga pajak yang saat ini berada di Direktorat Jendral Kementrian Keuangan menyebabkan secara politis dan administratif kurang menguntungkan dalam proses pembuatan kebijakan perpajakan yang otonom. Secara politik, Direktur Jendral Pajak berada di bawa kontrol Mentri Keuangan sebgai pejabat politis. Sedangkan lembaga pajak dapat diibaratkan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus dikelola secara profesional lepas dari intervensi politik. Lembaga pajak, sebagai contoh, tidak dapat bertindak lugas dan tegas terhadap berbagai BUMN di mana Kemenkeu memiliki saham di dalamnya. Bahkan di dalam pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak sering ada berbagai intervensi (tidak tertulis) dari pejabat politik untuk tidak menyentuh Badan / Usaha-Usaha Publik tertentu atau Lembaga milik elit politik tertentu.

Secara administratif, pengambilan keputusan di bidang perpajakan harus melalui hirarki organisasi yang tidak pendek karena keberadaan Ditjen dibawah menteri, disamping otoritas yang dimiliki terbatas. Sistem pengambilan keputusan di sektor pajak akan lebih cepat apabila masalah pajak berada dalam lembaga yang terpisah dari Kementrian Keuangan dan sebagai lembaga yang otonom.

Fungsi utama Kementrian keuangan adalah fungsi anggaran dan pengelolaan aset aset negara, dalam arti bagaimana mengalokasikan anggaran secara adil antar kementrian atau lembaga negara non departemen. Dalam menjalankan fungsi tersebut Kemenkeu berpijak pada otoritas pembangunan dan visi negara. Sementara itu, fungsi lembaga pajak lebih pada fungsi sebagai pengumpul dana dari rakyat dan menjaga kepatuhan (compliance). Ini berarti lembaga pajak dapat berfungsi sebagai penegak hukum, agar hukum ditaati oleh masyarakat (Subarno: 2004).

Karena lembaga pajak memiliki tugas utama sebagai pengumpul dana dari masyarakat, ini berarti dapat dipandang sebagai BUMN, maka sebagai konsekuensinya harus memiliki sistem manajemen kepegawaian yang berbeda dengan sistem kepegawaian kemenkeu (Subarno: 2004). Oleh karena itu, lembaga perpajakan harus memiliki sistem rekruitmen pegawai, pengembangan karir pegawai, dan sistem insentif (reward) yang berbeda dengan sistem kepegawaian di kemenkeu.

Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang lembaga pajak bersifat mandiri, langsung di bawah Presiden, bukan di bawah Kemenkeu. Di Amerika Serikat lembaga pajak disebut IRS (Internal Reveneu Service), sedangkan di Jepang disebut Nippon Taxation Corporation (Bisnis Indonesia, 24 November 2003). Kinerja lembaga perpajakan seperti itu sangat efektif dalam mengumpulkan pajak dan mampu menghasilkan tax raio yang lebih tinggi dari pada di Indonesia tiap tahun.

Berikut ini adalah gambaran alternatif kelembagaan perpajakan menurut berbagai aspek dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya dari masing masing alternatif kelembagaan tersebut (Subarno: 2004).

 

Aspek

Alternatif Kelembagaan

Ditjen Pajak di bawah kemenkeu Badan Pajak Nasional
Otoritas Relatif kecil Relatif besar
Tingkat Otonomi Kebijakan Relatif kecil Besar
Intervensi politik Besar Kecil
Dana Kecil Besar
Sistem Reward Disesuaikan dengan Kemenkeu Dikembangkan sepadan dengan BUMN
Kultur Organisasi Disesuaikan dengan kultur Kemenkeu Kultur dapat dibangun sendiri
Peluang meningkatkan kinerja organisasi Relatif kurang Lebih besar

 

KESIMPULAN

Pajak memiliki arti penting bagi negara dalam arti sebagai sumber pemasukan keuangan negara dan dapat berfungsi sebagai regulator ekonomi nasional. Dalam konteks sosial politik saat ini pemasukan dari sektor pajak sangat diharapkan dapat mengentaskan negara dari situasi krisis dan mengurangi beban pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daearah. Untuk mencapai maksud di atas, maka perlu optimalisasi pemasukan dari sektor pajak.

Reformasi kelembagaan dalam arti reposisi lembaga perpajakan adalah sebuah keharusan untuk mengoptimalkan pajak. Dengan mendasarkan pada alasan kontribusi pajak yang belum optimal dan fungsi lembaga pajak sebagai penjaga kepatuhan masyarakat. Maka makalah ini berpendapat ada baiknya lembaga perpajakan merupakan lembaga yang bersifat otonom. Ini berarti lembaga pajak dapat berwujud sebuah Badan Pajak Nasional yang berada langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Posisi demikian akan menambah otoritas lembaga perpajakan dan membuat kebijakan pajak nasional yang otonom serta bebas dari intervensi politik dari lembaga lain.

Written by damasmart dkk

About damasmart

Traveling, Photography and Culinary Lover Motto Kembangkanlah kemampuanmu setinggi mungkin sehingga Tuhan pun akan berkonsultasi denganmu sebelum menentukan takdir-Nya untukmu Visi Menjadi pribadi yang sholeh dan bermanfaat (learning and teaching) Misi Mengambil yang baik2, dengan cara yang baik dan untuk menghasilkan yang terbaik Always aim high, strive to get there View all posts by damasmart

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Book of Life

Write Your Own Story

Meilisa-Rosyadi

duniaku, duniamu . dunia kita :D

Taufiq_Qipot NgeBlog

" Ajarilah Anakmu Sastra! Agar ia menjadi Pemberani "

berhenti sejenak

Just another abu faqih's weblog

%d bloggers like this: