Analisa Debt Equity Ratio (DER) dalam Tax Avoidance

tax

Praktik Thin Capitalization merupakan praktik penyetoran modal terselubung melalui pemberian pinjaman yang melampaui batas kewajaran. Pemberian pinjaman dalam praktik Thin Capitalization yang dilakukan oleh anak perusahaan (subsidiary company) yang ada di Indonesia ada tiga skema, yaitu anak perusahaan di Indonesia dalam kondisi merugi, namun sumber pendanaan langsung dari induk perusahaan di luar negeri terus menerus diberikan dalam bentuk pemberian pinjaman (bukan penyetoran modal tambahan). Untuk itu anak perusahaan diwajibkan membayar bunga kepada induk perusahaan di luar negeri. Bunga tersebut selanjutnya dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto anak perusahaan di Indonesia. Pemberian pinjaman yang dilakukan terus menerus tersebut mengakibatkan perbandingan antara hutang dengan modal menjadi tidak wajar. Saat ini diperkirakan lebih dari 50% anak perusahaan yang terdaftar di kantor-kantor Pelayanan Pajak memiliki perbandingan antara hutang dengan modal (Debt Equity Ratio) jauh di atas 3 : 1.

Dalam upaya menangkal praktik thin capitalization Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk menentukan besarnya perbandingan antgara hutang dengan modal (Debt Equity Ratio/DER). Sebagai tindak lanjut dari kewenangan yang diberikan UU PPh kepada Menteri Keuangan tersebut, maka pada tanggal 8 Oktober l984 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor l002/KMK.04/l984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan. Ketentuan besarnya perbandingan antara hutang dengan modal sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut, yakni sejak tanggal 8 Oktober l984. Menurut Ning Rahayu (2008:106), karena pertimbangan bahwa penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal sendiri tersebut dikuatirkan akan menghambat perkembangan dunia usaha, maka Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 254/KMK.01/l985, tanggal 8 Maret l985 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan nomor l002/KMK.04/l984 tanggal 8 Oktober l984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan.

Penundaan berlakunya ketentuan tentang perbandingan antara hutang dengan modal sendiri tersebut tanpa batas waktu. Sampai saat ini (tahun 2012) ketentuan tersebut masih belum diberlakukan kembali. Artinya hingga saat ini Indonesia tidak memiliki aturan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dengan modal (debt equity ratio/DER) tersebut.

Menanggapi praktik thin capitalization dengan cara memperbesar pendanaan kepada anak perusahaan (subsidiary company) di Indonesia melalui skema pinjaman daripada penambahan modal, hampir seluruh akademisi, konsultan maupun hakim Badan Peradilan Pajak sepakat bukan merupakan praktik yang melanggar hukum sepanjang tidak ada aturan yang mengatur mengenai batasan besarnya Debt Equity Ratio yang diperkenankan, demikian pula jika dilihat dari segi hukum.

Penundaan berlakunya ketentuan tentang perbandingan antara hutang dengan modal bukan tanpa alasan, iklim investasi Indonesia menjadi alasan pokok mengapa ditundanya ketentuan ini. Berbeda dengan negara maju dengan sistem ekonomi yang relatif kuat berani untuk mengatur ketentuan tentang perbandingan antara hutang dengan modal. Menurut John Hutagaol, Darussalam dan Danny Septriadi, (2006:179) di Jepang ketetentuan tentang perbandingan antara hutang dengan modal dengan besarnya DER 3:1 dan syarat kepemilikan 50% atau di Amerika dengan besarnya DER 1:1 dan syarat kepemilikan 50%.

Written by damasmart

About damasmart

Traveling, Photography and Culinary Lover Motto Kembangkanlah kemampuanmu setinggi mungkin sehingga Tuhan pun akan berkonsultasi denganmu sebelum menentukan takdir-Nya untukmu Visi Menjadi pribadi yang sholeh dan bermanfaat (learning and teaching) Misi Mengambil yang baik2, dengan cara yang baik dan untuk menghasilkan yang terbaik Always aim high, strive to get there View all posts by damasmart

4 responses to “Analisa Debt Equity Ratio (DER) dalam Tax Avoidance

  • bang berly

    Ini artikel yang bagus dan hampir tidak ada yang menulisnya kecuali Mas Damas. Dan ada yang hendak saya tanyakan mengenai artikel di atas:
    1. “Menurut John Hutagaol, Darussalam dan Danny Septriadi, (2006:179)”, ini tertuang pada buku berjudul apa ya, Mas?;
    2. “… di Jepang ketetentuan tentang perbandingan antara hutang dengan modal dengan besarnya DER 3:1 dan syarat kepemilikan 50% atau di Amerika dengan besarnya DER 1:1 dan syarat kepemilikan 50%.”, pertanyaannya bagaimana perlakuannya bila DER tidak atau melebihi dari besaran 3:1 atau 1:1 dimana hutangnya diperoleh dari unit usaha lain yang notabene termasuk perusahaan grup dan tidak memiliki kepemilikan saham pada unit usaha tersebut.
    Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  • damasmart

    termakasih sudah mampir di blog sy, bukunya berjudul “The Basic Concept of Transfer Pricing” dalam John Hutagaol, Darussalam dan Danny Septriadi, Kapita Selekta Perpajakan, Tahun 2006, hal.l79

    untuk pertanyaan kedua, kalimat “termasuk perusahaan group dan tidak memiliki kepemilikan saham” jika dilihat dalam UU PPh Ps 18 ayat 4 ini termasuk konteks hubungan istimewa karena dlm UU tsb menyebutkan 3 kriteria hubungan istimewa (penyertaan saham, penguasaan sama dan hubungan keluarga). jadi atas besaran DER yang tidak wajar (asumsi fiskus) akan dilakukan koreksi sesuai wewenangnya di Ps 18 (3) UU PPh untuk merubah hutang jadi modal..

    maaf klo kurang memuaskan jawabannya..

  • iqbal rizqillah

    Mas mau tanya apa dasar hukum bagi fiskus untuk mengasumsikan hutang itu sebagai modal karena dalam pasal 18 uu pph ketentuannya diatur dalam kmk yang sampai sekarang belum jelas terus berikutannya adakah ketentuan yang mengatakan bagi orang yang menyetorkan dananya pada perusahaan dikatakan memberi pinjaman atau menyetor modal terima kasih

    • damasmart

      dasarhukum fiskus untuk mengoreksi hutang sebagai pernyertaan modal ada di UU PPh itu sendiri Pasal 18 ayat 3 meskipun telah dicabut PMK nya tapi menggunakan UU PPh sudah cukup untuk mengoreksi atas ketidakwajaran, yang menjadi permasalahan skg berapa besar perbandingan hutang dan modal ini yang selalu menjadi sengketa sampai di pengadilan pajak.

      untuk ketentuan yang menyatakan menyetorkan dana atau sebagai pinjaman sekali lagi masih mengacu pada UU PPh karena PMK sudah dicabut, pihak fiskus hanya menduga-duga saja atas transaksi tersebut dan tidak seberapa kuat argumen dari pihak WP mampu untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut benar benar hutang yang dipinjamkan kepada related party. apalagi ketika bertransaksi dengan pihak asing panjang lagi urusannya..

      maaf klo kurang memuaskan jawabannya..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Book of Life

Write Your Own Story

Meilisa-Rosyadi

duniaku, duniamu . dunia kita :D

Taufiq_Qipot NgeBlog

" Ajarilah Anakmu Sastra! Agar ia menjadi Pemberani "

berhenti sejenak

Just another abu faqih's weblog

%d bloggers like this: