Perlukah Tax Amnesty?

Isu terhangat akhir-akhir ini pembicaraan hampir semua media membicarakan tentang Pro dan Kontra tentang Tax Amnesty. Tax amnesty (TA) sejatinya sudah ada di jamannya soeharto 1984 yg dibarengi dgn reformasi pajak (pergantian sistem dari official assessment berganti self assessment), TA ini dinyatakan gagal karena pada orde tersebut tulang punggung penerimaan negara ada di sektor migas,

TA kedua dilakukan di th 2008, yang dibarengi dengan revisi UU KUP, PPN, PPh (modernisasi sistem perpajakan), dikatakan berhasil hanya karena tercapainya target penerimaan pajak th 2008, tapi tahun-tahun berikutnya sampai dengan 2015 penerimaan selalu meleset, pertumbuhan ekonomi tak kunjung tercapai.

Nah artinya TA dlm konteks ini tidak berpengaruh terhadap penerimaan negara dalam tahun berikutnya, hanya berpengaruh tahun yg bersangkutan, dari segi tax ratio, GDP, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, dll bagaimana? Tdk ada jaminan TA akan menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dari sesi keadilan akan dirasa tidak adil untuk Wajib Pajak yg selalu Patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Kenapa yg mendapatkan pengampunan pajak  (apresiasi) justru malah para penghindar pajak? bahkan para koruptor? (baca RUU Tax Amnesty)

Lalu, apakah ada jaminan ekonomi indonesia akan tumbuh dgn TA? Apa Indonesia akan menjadi negara maju ketika mengesahkan RUU TA? Ketika TA tidak dibarengi dengan revisi UU KUP, PPh, PPN, bahkan UU Perbankan seperti kata Yustinus Prastowo.

Kalau ada yang berpendapat untuk mendapatkan ikan yang besar dengan TA, justru menurut saya langkah yang diambil pemerintah justru law enforcement, penegakan hukum yang adil akan lebih efektif untuk memancing repatriasi dana ke indonesia, dari pada TA yang justru pemerintah kehilangan kewibawaannya dan tentunya potensi pajak menjadi hilang karna TA tersebut.

Lebih baik, perbaiki sistem perpajakan dulu seperti kata Yustinus Prastowo dan Sri Mulyani ketimbang memberikan TA,

Terakhir pemerintah Jokowi seolah-olah ingin dicitrakan pro terhadap investasi, pencapaian tehadap target penerimaan pajak tahun 2016 terpenuhi, dll. Padahal masalah substansinya adalah sistem perpajakan, kelembagaan DJP, revisi UU KUP, benturan pasal 35 UU KUP dan UU Perbankan, UU PPh, Tax Treaty, dll.

Salam kritis,
Damas Dwi Anggoro, S.AB, M.A.

About damasmart

Traveling, Photography and Culinary Lover Motto Kembangkanlah kemampuanmu setinggi mungkin sehingga Tuhan pun akan berkonsultasi denganmu sebelum menentukan takdir-Nya untukmu Visi Menjadi pribadi yang sholeh dan bermanfaat (learning and teaching) Misi Mengambil yang baik2, dengan cara yang baik dan untuk menghasilkan yang terbaik Always aim high, strive to get there View all posts by damasmart

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Book of Life

Write Your Own Story

Meilisa-Rosyadi

duniaku, duniamu . dunia kita :D

Taufiq_Qipot NgeBlog

" Ajarilah Anakmu Sastra! Agar ia menjadi Pemberani "

berhenti sejenak

Just another abu faqih's weblog

%d bloggers like this: