Membaca buku dari Pollitt dan Bouckaert yang berjudul “Public Management Reform” chapter pertama memberikan kesan yang menarik didalamnya mengenai teori reformasi manajemen publik yang menjelasan teori manajemen publik, bagaimana terjadinya perubahan manajemen publik serta aktor yang dapat memulai perubahan manajemen publik dan masih banyak lagi bahasan yang ditulis dari buku ini.
Reformasi manajemen publik menurut Pollitt dan Bouckaert biasanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tidak bisa dipungkiri mungkin dapat dikatakan bahwa berpotensi menjadi sarana untuk mencapai tujuan ganda. Termasuk dalam membuat penghematan dalam pengeluaran publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, membuat operasi pemerintah lebih efisien dan meningkatkan kemungkinan bahwa kebijakan yang dipilih dan diimplementasikan akan efektif. Lanjut Pollitt dan Bouckaert mengungkapkan dalam perjalanan untuk mencapai tujuan-tujuan penting, reformasi manajemen publik juga dapat melayani sejumlah tujuan, termasuk memperkuat kontrol politisi atas birokrasi. Artinya dapat membebaskan pejabat publik dari kendala birokrasi yang menghambat peluang pejabat publik untuk mengelola dan meningkatkan kinerja pemerintah. Dan dapat disebutkan bahwa ada manfaat simbolis dan legitimasi dari reformasi manajemen publik. Untuk para politisi memanfaatkan reformasi manajemen publik ini agar terlihat akan melakukan sesuatu. Mengumumkan reformasi, memberi kritik birokrasi, memuji teknik managemen baru, menjanjikan peningkatan layanan untuk masa depan, restrukturisasi kementerian dan lembaga – mengadakan kegiatan sosial yang menarik perhatian tentunya hal ini menguntungkan para politisi. Seorang yang sinis mungkin mengamati bahwa, semakin mempertanyakan interaksi yang kompleks dari kendala lokal, nasional dan internasional, ada juga legitimasi bagi para pejabat senior yang hampir selalu, memainkan bagian penting dalam membentuk dan melaksanakan inisiatif tersebut. Mereka mungkin mendapatkan dalam reputasi oleh asosiasi dengan “modernisasi” dan “perampingan” kegiatan.
Melakukan pekerjaan reformasi selalu melibatkan perubahan, tapi masih perubahan tidak selalu berasal dari reformasi. Reformasi sebagai perubahan harus disengaja adalah dimaksudkan perubahan dalam rangka untuk membuat organisasi berjalan lebih baik. Hal ini sejalan dengan definisi yang luas digunakan oleh Pollitt & Bouckaert (2000:8). Apa yang menarik adalah mendasari asumsi implisit di balik reformasi: Bahwa rekayasa organisasi adalah mungkin. Ini mencerminkan pendekatan rasional untuk organisasi yang menurut Scott (1987) organisasi adalah kendaraan untuk pencapaian tujuan, sarana yang dapat didesain ulang melalui perubahan struktur. Konsekuensi lain dari logika ini adalah bahwa aktivitas reformasi perlu melibatkan unsur top-down pelaksanaan, yaitu organisasi reformasi adalah tentang mengubah sesuatu yang tidak akan berubah.
Reformasi manajemen publik bisa dikatakan bahwa refomasi manajemen publik terdiri dari perubahan yang disengaja terhadap stuktur dan proses organisasi sektor publik dengan tujuan mendapatkan mereka (dalam arti tertentu) untuk menjalankan yang lebih baik. Menurut Pollitt & Bouckaert, perubahan struktural dapat mencakup penggabungan atau pemisahan organisasi sektor publik (menciptakan sebuah departemen yang lebih kecil untuk mempertajam fokus dan mendorong spesialisasi). Proses perubahan mungkin termasuk desain ulang sistem dimana aplikasi untuk lisensi atau hibah atau paspor yang ditangani, pengaturan standart mutu pelayanan kesehatan pendidikan untuk warga negara atau pengenalan prosedur penganggaran baru yang mendorong pegawai negeri untuk lebih sadar biaya dan atau untuk memantau lebih dekat hasil pengeluaran mereka menghasilkan. Reformasi manajemen sering juga mencakup perubahan pada sistem di mana pegawai negeri sendiri direkrut, dilatih, dinilai, dipromosikan, disiplin dan dinyatakan berlebihan. akan menjadi jenis lain dari proses perubahan. Setidaknya ada 5 pendapat mengenai definisi ‘management public‘ dalam perkembangannya, menurut para ahli:
1. Manajemen publik merupakan penggabungan dari orientasi normatif administrasi publik tradisional dan orientasi instrumental manajemen umum (Perry dan Kraemer, 1983)
2. Bidang manajemen publik lebih baik didefinisikan secara analitis daripada kelembagaan tidak ada perbedaan kelembagaan yang jelas dapat ditarik, daerah kritis manajemen publik adalah manajemen organisasi yang saling ketergantungan (Metcalfe dan Richard, 1987)
3. Dipahami administrasi publik sebagai hubungan keluaran kunci negara terhadap masyarakat sipil. Namun, antarmuka antara administrasi publik dan masyarakat sipil adalah jalan dua arah, termasuk pembuat kebijakan publik (Pierre, 1995)
4. Berbicara tentang keadaan manajerial karena ingin mencari managerial sebagai pembentukan budaya dan ideologi khas dan praktik yang membentuk salah satu dari dasar-dasar dari suatu penyelesaian politik yang muncul (Clarke dan Newman, 1997)
5. Administrasi umum dapat diartikan sebagai sistem sosial yang berfungsi sesuai dengan urutannya, tetapi di sisi lain juga dalam fungsional negara masyarakat modern, diferensiasi dan pasar yang penting untuk strategi karakteristik untuk mengontrol pasokan barang (Konig, 1996)
Sebelum tahun 1970, administrasi publik masih disukai sebagai judul untuk jurnal akademis terkemuka di Inggris dan Amerika Serikat. Menariknya, baik tren jurnal baru dengan ide atau gagasan ‘management public forum‘ untuk America Administrative Public Review dan ‘Public Management‘ sebagai bagian dari Administrasi Publik Inggris. Secara signifikan, jurnal terkemuka Perancis, revue francaise de I’Administration Publique, lebih umum di Perancis, Jerman dan negara-negara Nordik. Manajemen publik di sini pada dasarnya, penggabungan antara manajemen generik (komersial, sektor swasta) dan yang lebih tradisional administrasi publik. Kepedulian terhadap nilai-nilai demokrasi sepenuhnya dipertahankan namun perusahaan diberi pisau bermata tajam dalam hal pengambilan risiko, fleksibilitas, pengukuran kinerja pencapaian tujuan. Dengan demikian dapat ditafsirkan, manajemen publik terdengar tidak objektif menurut Gunn (1987). Banyak tergantung, bagaimanapun seberapa kompatibel komponen yang berbeda yang telah terintegrasi untuk menghasilkan jalan tengah. Hood (1991) dalam bukunya Pollitt & Bouckaert, telah mempertanyakan apakah nilai-nilai dari “New Public Management” (NPM) mudah digabung dengan administrasi publik tradisional. Lanjut Hood berpendapat bahwa prektek NPM berarti penekanan yang besar ditempatkan pada ‘sigma type value’ (efisiensi, pencocokan sumber daya untuk tujuan yang jelas), tetapi harus dibuktikan tanpa diragukan lagi bahwa nilai-nilai tersebut telah direalisasikan dalam praktek. Artinya dari penjelasan Hood bahwa masih harus diselidiki sepenuhnya apakah keberhasilan tersebut dibeli dengan mengorbankan kejujuran, keadilan, dan keamanan.
Untuk memulai reformasi managemen publik harus diakui bahwa hampir semua pejabat publik telah ‘terlibat’, bahkan di banyak daerah hampir setiap sektor organisasi publik. Demikian pula ada orang mungkin berpendapat bahwa hampir setiap warga negara terlibat. Menurut Pollitt & Bouckaert dalam bukunya reformasi manajemen publik dipengaruhi oleh perubahan dalam publikasi piagam warga di Belgia, Perancis, Italia, Portugal dan UK dan privatisasi utilitas publik utama seperti maskapai penerbangan, perusahaan telekomunikasi, perusahaan air atau layanan pos di sejumlah besar negara, termasuk Australia, Perancis, Belanda, Selandia Baru dan Inggris.
Sementara itu penting untuk diingat bahwa tren dari perubahan manajemen sehingga dapat menyebar keluar untuk menyentuh hampir seluruh populasi, fokus utamanya adalah pada aktor kunci, kelompok-kelompok atau tokoh individu dan perlunya ide-ide atau keterampilan yang mendorong atau mengaktifkan proses reformasi tersebut. Pollitt & Bouckaert mengatakan dalam semua sepuluh negara yang dikaji dalam bukunya reformasi manajemen publik yang signifikan diperlukan persetujuan, dan lebih biasanya dukungan aktif dari politisi terkemuka, perdana menteri dan menteri khususnya presiden keuangan. Dalam kelompok ‘govermental entitas’ komisi Eropa, reformasi manajemen juga diperlukan dukungan politik senior, dalam kasus dari collegium Komisaris Eropa. Di samping politisi eksekutif, pegawai senior juga menjadi kekuatan penggerak prima.
Hal ini menjadi pembelajaran bahwa reformasi akan lebih efektif jika akan ada persetujuan dari internal pemerintah dalam hal ini perdana menteri ataupun presiden dan adanya faktor eksternal politisi dan kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan itu terjadi.
Sumber : “Public Management Reform” by Pollitt dan Bouckaert
damasmart 